Artikel Melek Hukum Vol. 2:

MENGENAL BEBERAPA JENIS BADAN HUKUM

Sebelum membahas mengenai badan hukum, alangkah lebih baik untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang ataupun badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.[1] Oleh karenanya, setiap orang merupakan subjek hukum apabila ia dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Kemudian, badan hukum atau yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan rechtspersoon, adalah fiksi yang diciptakan oleh hukum, yaitu suatu badan yang oleh hukum dapat memiliki hak-hak (termasuk memiliki kekayaan atas namanya sendiri) dan melakukan perbuatan hukum layaknya manusia, seperti dapat menggugat (atau digugat) di hadapan pengadilan.[2]

Singkatnya, badan hukum merupakan fiksi yang diciptakan oleh hukum untuk mengemban hak dan kewajiban sebagaimana manusia dalam lalu lintas hukum. Berikut merupakan beberapa karakteristik dari suatu badan hukum:

  • Memiliki organ kepengurusan yang bertujuan untuk menjalankan badan hukum;
  • Pemisahan kekayaan antara badan hukum dengan organ yang menjalankan badan hukum;
  • Pemisahan hak dan kewajiban antara badan hukum dengan organ yang menjalankan badan hukum; dan
  • Memiliki tujuan ideal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan serta diberikan status badan hukum[3], contohnya Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan-badan Pemerintahan, dan sebagainya.[4]

Kemudian, badan hukum yang kedua, yakni badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu sendiri.[5] Terdapat cukup banyak jenis badan hukum privat di Indonesia, beberapa diantaranya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan yang berbadan hukum (“Perkumpulan”).


[1]Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cet.5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016), hlm. 93.

[2] Ibid., hlm. 93.

[3] https://prolegal.id/2018/03/22/mengenal-beragam-badan-hukum-di-indonesia/ diakses pada 5 September 2020.

[4] A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), hlm. 29.

[5] https://prolegal.id/2018/03/22/mengenal-beragam-badan-hukum-di-indonesia/ diakses pada 5 September 2020.

Lebih lanjut mengenai beberapa jenis badan hukum privat di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing jenis badan hukum memiliki karakteristiknya sendiri. Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.[1]

Kemudian, salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah adanya tanggung jawab terbatas di mana tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam Perseroan Terbatas hanya terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing-masing.[2]

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang paling lazim dan banyak digunakan di Indonesia melihat tujuan dari Perseroan Terbatas adalah mencari keuntungan. Pengaturan mengenai Perseroan terbatas di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Badan hukum privat selanjutnya, Koperasi, didefinisikan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[3]

Koperasi di Indonesia terbagi menjadi koperasi primer yang beranggotakan orang-perorangan dan koperasi sekunder yang beranggotakan badan hukum koperasi lainnya.[4] Koperasi di Indonesia harus didirikan sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) koperasi untuk koperasi sekunder,[5] di mana setiap orang atau koperasi harus berkontribusi dalam pendirian modal, baik secara uang, keahlian, atau kontribusi lainnya.

Lebih lanjut atas jenis badan hukum privat, Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.[6] Yayasan merupakan kumpulan harta kekayaan dan bukan kumpulan orang, sebagaimana Perseroan Terbatas (memiliki pemegang saham) ataupun koperasi (memiliki anggota).

Yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba sehingga Yayasan bukanlah badan usaha. Namun, demi menghidupi Yayasan, suatu Yayasan dimungkinkan untuk mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha.[7] Keuntungan tersebut ditujukan untuk kekayaan yayasan itu sendiri dan bukan untuk organ Yayasan. Pengaturan Yayasan terdapat di Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.


[1] Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

[2] Ibid., Ps. 7 ayat (1).

[3] Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 212 Tahun 2012, TLN No. 5355, Ps. 1 angka (1)

[4] Ibid., Ps. 7.

[5] Ibid., Ps. 7 ayat (1)

[6] Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132. Ps. 1 ayat (1)

[7] Ibid., Ps. 7 ayat (1)

Kemudian, jenis badan hukum privat yang akan dibahas adalah Perkumpulan. Perkumpulan merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.[1] Organisasi kemasyarakatan sendiri didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.[2] Oleh karenanya, organisasi kemasyarakatan sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.[3]

Perkumpulan bukanlah badan usaha, sehingga tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, demi menghidupi organisasi, Perkumpulan diperkenankan untuk membentuk badan usaha.[4] Selayaknya badan hukum lainnya,Perkumpulan dapat memiliki aset atas namanya sendiri dan juga menjadi subjek dalam suatu perjanjian. Ketentuan mengenai Perkumpulan diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dikaitkan dengan suporter sepakbola, kira-kira apakah kumpulan suporter sepakbola dapat memebentuk suatu badan hukum? Tentu bisa. Jenis badan hukum apa yang tepat untuk kumpulan suporter sepakbola? Tergantung maksud dan tujuan pembentukan badan hukum tersebut. Semoga sedikit tulisan mengenai beberapa badan hukum di atas dapat memberikan sedikit pencerahan.


[1] Indonesia, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 17 Tahun 2013, LN No. 116 Tahun 2013, TLN No. 5430, Ps 10 ayat (1).

[2] Ibid., Ps. 1 ayat (1)

[3] Ibid., Ps. 4.

[4] Ibid., Ps. 39 ayat (1).

Tinggalkan Balasan